Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, akan dibangun menjadipelabuhan terbesar di Indonesia. Hal ini karena kondisi pelabuhan Kuala Tanjung sangat strategis pada lintasan pelayaran kapal dagang dunia dan memiliki kedalaman memadai, sehingga tidak membutuhkan dana lagi untuk pengerukan dermaga sandar kapal.
’’Jika dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar tidak mungkin untuk dikembangkan lagi. karena mengalami keterbatasan di berbagai lini seperti areal yang semakin sempit bahkan cenderung terpaksa ditutup bagi penampungan arus barang ekspor maupun impor demi memuluskan kepentingan lain,’’kata Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan Ir Sugiyono disela-sela sosialisasi UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran di Belawan, Jumat (7/9).
Dikatakannya di Pelabuhan Belawan sudah dapat dipastikan tidak lagi dapat dikembangkan karena areal terbatas seperti lapangan kontainer hanya 950 hektare sehingga sulit untuk menampung lebih banyak lagi arus barang ekspor dan impor karena area dermaga dan peralatan yang sangat terbatas.
Dikatakan Sugiyono sesuai master plan yang sudah dibuat untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung areal pelabuhan itu mencapai 10.000 hektare- 15.000 hektare cukup sebagai areal pelabuhan yang bertaraf dunia.
’’Bila benar Pelabuhan Kuala Tanjung terwujud akan dapat mengimbangi Pelabuhan Singapura dan Malaysia , sehingga pada gilirannya menjadi salah satu pusat pengendali perdagangan dunia,’’kata Sugiyono.
Sementara itu, Anggota DPD RI Asal Sumut, Parlindungan Purba pada Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, Jumat (7/9) di Gedung DPD Jakarta mengatakan Kementerian KP (kelautan dan perikanan) juga perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas pelabuhan Sibolga-Tapteng, Nias dan Pangkalan Susu serta dapat disinggahi kapal-kapal besar selain pelabuhan Belawan dan pelabuhan Tanjung Balai yang hingga saat ini masih menjadi fokus pelabuhan laut di Sumatera Utara.
“Ini akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut dan dapat tercapai pemerataan di tiap-tiap daerah. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara membutuhkan cold storage untuk peningkatan mutu ikan tangkapan nelayan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Parlindungan mengapresiasi Kementerian KP untuk program bantuan kapal kepada Provinsi Sumatera Utara, yang dinilainya lebih efektif bila bantuan kapal dengan kapasitas 30 GT dapat diubah dengan kapal jenis 10 GT karena dianggap kapal 10 GT lebih efisien pemakaiannya di Sumatera Utara dib andingkan dengan yang 30 GT sehingga pemakaiannya dapat lebih maksimal.
“Ini adalah aspirasi dari HNSI Sumatera Utara dan Asosiasi Pengusaha Gabion-Belawan,” katanya. (dp/yn)
